Daerah  

Pihak Legislatif yang Bertanggung Jawab – cakrawalarafflesia


cakrawalarafflesia, PALEMBANG – Dua saksi fakta dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel di persidangan untuk mengungkap fakta terkait proses penganggaran dana hibah Masjid Sriwijaya dua terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi.

Dikatakan JPU Kejati Sumsel Roy Riady SH MH, usai sidang yang digelar Senin (1/11) bahwa keterangan saksi fakta yang dihadirkan yakni mantan Kepala BPKAD Sumsel Laonma PL Tobing dan mantan Dirut PT Abipraya Brantas Bambang E menguatkan dakwaan JPU.

Ia mengatakan, jelas dalam keterangan Laonma bahwa proses penganggaran danah hibah seharusnya ada proses verifikasi terlebih dahulu, namun nyatanya tidak ada.

“Tidak hanya itu, seharusnya pada saat pencairan dana hibah harus dilakukan verifikasi, nyatanya juga tidak dilakukan verifikasi, katanya dasar pencairan itu atas perintah pak Alex Noerdin, Gubernur Sumsel kala itu,” ungkap Roy.

Sebenarnya, lanjut Roy sebagaimana keterangan saksi fakta Tobing mengatakan Pemprov Sumsel defisit anggaran atau tidak punya kemampuan menganggarkan pembangunan untuk Masjid Sriwijaya.

“Maka dari itu, dibuatlah Perda dana hibah Masjid Sriwijaya yang dibuat oleh anggota DPRD dengan pihak Pemprov Sumsel kala itu, yang seakan-akan mempunyai payung hukum,” ujarnya.

Sementara, Redho Junaidi SH MH kuasa hukum salah satu terdakwa Ahmad Nasuhi menanggapi keterangan saksi fakta yang dihadirkan, ia mengatakan anggaran itu pasti harus melewati dulu melalui badan anggaran DPRD Sumsel, kemudian dibahas lebih lagi melalui komisi III.





Melansir Sumeks co

Baca Juga  Penyekatan Diperpanjang, Sekda Minta Masyarakat Maklum –