Peluang Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

Peluang Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
Peluang Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi

“Satwa Liar Lebih Indah di Alam”.  Artinya sebaik-baik kandang satwa liar yang disiapkan oleh manusia, akan jauh lebih baik jika mereka tetap hidup di alam. Idealnya adalah seperti itu, namun fakta di lapangan penghobi satwa liar selalu saja ada, cenderung meningkat. Motifnya macam-macam, ada prestise, hobi dan mata pencaharian. Namun kadang para penghobi dan pebisnis satwa liar kurang memperhatikan aspek legalitas dalam perolehan satwa liar. Salah satu syarat pemanfaatan satwa liat dilindungi untuk tujuan hobi dan perdagangan adalah yang didapat dari hasil aktifitas penangkaran resmi yang disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Status satwa hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan minimal generasi ke-2 (F2) atau cucu dari induk penangkaran yang berstatus wild (W) tangkap alam. Semua induk yang tidak diketahui asal-usul yang jelas termasuk hasil penangkaran tak berizin, statusnya dianggap (W).

Pengertian


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, yang dimaksud dengan penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Bentuk Penangkaran tumbuhan dan satwa liar adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangbiakan satwa.

Pengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

  1. Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (ranching/rearing).

Pembesaran satwa adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

  1. Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol (artificial propagation).

Perbanyakan tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan (stek), pemencaran rumput, kultur jaringan, dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Baca Juga  10 Layanan Sicepat Yang harus Kalian Ketahui

Tujuan Penangkaran
Tujuan kegiatan penangkaran adalah:

  1. Mendapatkan specimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam,
  2. Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran.

Kegiatan penangkaran sebagaimana dimaksud di atas, dikecualikan untuk 12 jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi dibawah ini:

  1. Anoa (Bubalus sp.)
  2. Babi Rusa (Babyrousa babyrussa)
  3. Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)
  4. Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis)
  5. Biawak Komodo (Varanus komodoensis)
  6. Cenderawasih (Fam: Paradisaeidae)
  7. Elang Jawa, Garuda (Nisaetus bartelsi)
  8. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)
  9. Lutung Mentawai (Presbytis potenziani)
  10. Orang Utan (Pongo sp.)
  11. Owa Jawa (Hylobates moloch)
  12. Tumbuhan Jenis Raflesia (Rafflesia)

Pengadaan Induk dan Legalitas Asal Induk
Beberapa syarat teknis dan administrasi pengajuan permohonan izin usaha penangkaran tumbuhan atau satwa liar adalah legalitas perolehan induk. Induk tumbuhan atau satwa untuk kegiatan penangkaran, di dapat dari beberapa sumber sebagai berikut:

  1. Penangkapan satwa dari alam;

Pengadaan induk dari penangkapan dari alam, diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

  • Pengadaan induk dari hasil atau unit penangkaran :
    • Pengadaan induk penangkaran dari hasil penangkaran generasi pertama (F1) untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES dilakukan dengan izin dari Menteri Kehutanan.
    • Untuk generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya untuk jenis yang dilindungi dan atau termasuk Appendix I CITES, dilakukan dengan izin dari Direktur Jenderal PHKA.
    • Untuk jenis yang tidak dilindungi dan atau termasuk Appendix II, III dan atau Non Appendix CITES, dilakukan dengan izin Kepala Balai KSDA.
  • Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri :
    • Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri wajib dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN Impor) dan bagi jenis yang termasuk dalam Appendix CITES, SATS-LN Ekspor dari Negara pengekspor.
    • Induk penangkaran yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk dalam Appendix I CITES harus berasal dari unit usaha penangkaran di luar negeri yang telah terdaftar pada Sekretariat CITES sebagai penangkar jenis Appendix I CITES untuk kepentingan komersial.
  • Pengadaan induk penangkaran yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan dari masyarakat atau temuan, hanya dapat dilakukan bagi spesimen yang telah ditempatkan dan diseleksi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) dan atau di tempat penampungan Balai KSDA.
Baca Juga  Tips Mencari Asuransi Terpercaya: Asuransi Sinar Mas atau ABDA?

Induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam (W) dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Induk penangkaran satwa liar generasi pertama (F1) hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan negara. Spesimen induk satwa liar yang dilindungi yang berasal dari habitat alam, dan atau hasil penangkaran generasi pertama (F1) satwa liar yang dilindungi, tidak dapat diperjual belikan dan wajib diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Biaya pengurusan izin cukup terjangkau, menurut cakFath.com untuk perorangan besaran iuran izinnya Rp. 500 ribu, sedangkan untuk badan usaha sebesar Rp. 2,5 juta. Iuran tersebut merupakan biaya resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Selengkapnya tentang syarat dan prosedur pengajuan izin usaha penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dapat ditanyakan di Kantor Balai KSDA (Bidang, Seksi wilayah, Resort KSDA) di Provinsi setempat baik datang langsung atau menghubunginya melalui media social atau Call Center.